Breaking News
light_mode
Trending Tags

Polda Sumsel dan PTPN IV Bersinergi Kawal Ketahanan Pangan Nasional dan Cegah Karhutla

  • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
  • visibility 53
  • comment 0 komentar

Palembang — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat perannya dalam mendukung program strategis nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui audiensi strategis antara Kapolda Sumatera Selatan dan jajaran PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis, 4 Juni 2026.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. tersebut membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), perlindungan aset negara, serta penguatan stabilitas keamanan di wilayah perkebunan.

Audiensi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang menempatkan sektor pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan yang belum produktif di lingkungan PTPN IV untuk mendukung program penanaman jagung yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain mendukung peningkatan produksi pangan, pertemuan juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel meminta agar seluruh unsur perusahaan memperkuat langkah-langkah mitigasi, termasuk mengaktifkan kembali Satgas Karhutla, melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lahan gambut, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman, serta mengoptimalkan fungsi sumur bor di wilayah operasional perusahaan.

Langkah preventif tersebut dinilai sangat penting mengingat Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah strategis yang memiliki kawasan perkebunan dan lahan gambut cukup luas. Keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya berdampak pada perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan stabilitas sosial di daerah.

Di sisi lain, Polda Sumsel juga menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap aset-aset strategis negara dan aktivitas operasional perusahaan. Kepolisian siap mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, mulai dari tindak pidana pencurian, premanisme, hingga gangguan lain yang dapat menghambat produktivitas sektor perkebunan.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

“Program ketahanan pangan jagung ini bertujuan mendukung petani dan kelompok tani agar semakin produktif sekaligus membantu menjaga ketersediaan pangan nasional. Kami berharap seluruh potensi lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.

Lebih lanjut, Kapolda Sumsel juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian serius pemerintah.

“Pencegahan jauh lebih efektif daripada penanggulangan. Karena itu seluruh pihak harus memiliki kesiapan yang sama, mulai dari deteksi dini, pemantauan lapangan, hingga kesiapan sarana dan personel apabila terjadi potensi kebakaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa sinergi antara Polri dan BUMN merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Polda Sumsel siap memastikan situasi keamanan tetap kondusif sehingga seluruh program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan pencegahan Karhutla, dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara Polda Sumatera Selatan dan PT Perkebunan Nusantara IV, diharapkan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif, mulai dari peningkatan produksi pangan, perlindungan lingkungan hidup, hingga penguatan stabilitas keamanan daerah. Langkah ini sekaligus menjadi wujud implementasi Polri Presisi yang tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pembangunan nasional.

  • Penulis: Lipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN UID S2JB Kirim Tim Teknik untuk Percepatan Pemulihan Listrik Korban Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

    PLN UID S2JB Kirim Tim Teknik untuk Percepatan Pemulihan Listrik Korban Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

    • visibility 161
    • 0Komentar

    Palembang — Derasnya hujan yang mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November meninggalkan dampak berat bagi ribuan warga. Banjir dan tanah longsor merusak permukiman, memutus akses jalan, serta melumpuhkan sejumlah infrastruktur kelistrikan. Dalam situasi penuh keprihatinan ini, PLN UID S2JB bergerak cepat untuk membantu pemulihan kelistrikan pasca bencana, memastikan masyarakat tidak terlalu […]

  • Pakta Integritas RT/RW: Garda Terdepan Palembang Menuju Kota Sehat, Cerdas, dan Peduli

    Pakta Integritas RT/RW: Garda Terdepan Palembang Menuju Kota Sehat, Cerdas, dan Peduli

    • visibility 137
    • 0Komentar

    Palembang – Suasana Auditorium Muhammadiyah Seberang Ulu II, Selasa (10/2/2026) menjadi saksi penting perjalanan demokrasi lokal Kota Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Aprizal Hasyim memimpin langsung Sosialisasi Wawasan Kebangsaan sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan perjanjian moral yang menegaskan komitmen perangkat pemerintahan paling […]

  • KPK Menduga Ada Permainan Dalam Alokasi Kuota Haji, Begini Modusnya

    KPK Menduga Ada Permainan Dalam Alokasi Kuota Haji, Begini Modusnya

    • visibility 227
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus korupsi dalam kasus kuota haji khusus tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. KPK menduga ada permainan dalam alokasi kuota haji. Salah satu modusnya adalah dengan memberikan waktu pelunasan yang sangat singkat, hanya 5 hari kerja, bagi calon jemaah yang sudah mengantri lama. Waktu yang mepet ini disinyalir sengaja dibuat […]

  • Adu Pintar Penuh Tegang di Final SiCheCo 2025 Palembang

    Adu Pintar Penuh Tegang di Final SiCheCo 2025 Palembang

    • visibility 201
    • 0Komentar

    Palembang – Lima tim pelajar tingkat SLTA saling adu kepintaran dalam babak final Cerdas Cermat dan Olimpiade yang menjadi puncak acara Sriwijaya Chemical Engineering Competition (SiCheCo) 2025. Kompetisi bergengsi ini diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia (IMATEK) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya di Gedung Dinas Pendidikan Kota Palembang pada hari Sabtu (27/9/25). Ajang final berlangsung tegang, […]

  • PLN Sambut Positif Langkah BSN Tetapkan SNI FABA untuk Dukung Pertanian Produktif dan Berkelanjutan

    PLN Sambut Positif Langkah BSN Tetapkan SNI FABA untuk Dukung Pertanian Produktif dan Berkelanjutan

    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta— PT PLN (Persero) menyambut positif penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9387:2025 oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) terkait _Fly Ash and Bottom Ash_ (FABA) atau abu sisa pembakaran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai pembenah tanah dan bahan baku pupuk untuk tanaman. Kehadiran standar ini menjadi tonggak penting dalam mendukung konsep _waste to value_, yakni […]

  • Mengapa Partai Tak Bisa “Nonaktifkan” Anggota DPR?

    Mengapa Partai Tak Bisa “Nonaktifkan” Anggota DPR?

    • visibility 203
    • 0Komentar

    Pelembanglip – Sejumlah partai politik baru-baru ini menonaktifkan anggotanya menyusul demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah. Anggota tersebut dinilai mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat. Namun, tahukah Anda, tindakan “menonaktifkan” anggota DPR secara hukum sebenarnya tidak dikenal? Menurut pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, tidak ada mekanisme penonaktifan untuk anggota DPR dalam […]

expand_less