Breaking News
light_mode
Trending Tags

Istana Buka Suara Soal Pengemudi Ojol Dilindas Barakuda Saat Demo

  • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
  • visibility 112
  • comment 0 komentar

JAKARTA – Pihak Istana angkat bicara terkait insiden yang melibatkan seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas mobil barakuda saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta. Kejadian yang videonya viral di media sosial tersebut menuai banyak kecaman dari warganet.

Juru Bicara Kepresidenan, Andri Syahputra, dalam konferensi persnya menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.

“Kami sangat menyesali kejadian ini. Ini adalah musibah yang seharusnya tidak terjadi,” ujar Andri.

Menurut Andri, Presiden telah memerintahkan pihak terkait untuk menginvestigasi secara menyeluruh.

“Bapak Presiden telah menginstruksikan Kapolri dan jajaran untuk melakukan investigasi mendalam dan transparan. Jika terbukti ada kelalaian, personel yang terlibat akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

Kronologi dan Kondisi Korban
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengemudi ojol bernama Herman (45) tersebut sedang melintas di area demonstrasi saat massa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Herman diduga hendak mencari jalan alternatif untuk menghindari kerumunan, namun nahas, ia terjatuh dan terlindas mobil barakuda yang sedang bergerak membubarkan massa.

Herman segera dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan kini dikabarkan dalam kondisi stabil. Ia mengalami luka serius di bagian kaki dan beberapa memar di tubuhnya.

Pihak Istana berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan Herman hingga pulih sepenuhnya.

“Kami pastikan korban akan mendapatkan perawatan terbaik. Pihak Istana akan menanggung semua biaya pengobatan,” kata Andri.

Peringatan dan Imbauan
Andri Syahputra juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengemudi ojol, untuk lebih berhati-hati saat melintas di area yang sedang terjadi unjuk rasa.

Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk bertindak lebih profesional dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengamankan aksi demonstrasi.

“Aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara damai. Kami juga meminta aparat untuk selalu mengedepankan keselamatan publik dan bertindak sesuai prosedur,” tutup Andri.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya manajemen pengamanan yang lebih baik dalam menghadapi unjuk rasa agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

  • Penulis: Lipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Viral, Bassist .Feast Tegur Aparat yang Diduga Pukuli Penonton di Konser RI Fest 2025

    Viral, Bassist .Feast Tegur Aparat yang Diduga Pukuli Penonton di Konser RI Fest 2025

    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebuah insiden mengejutkan terjadi di panggung Ruang Indonesia Festival (RI Fest) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu malam, 16 Agustus 2025. Bassist band .Feast, Fadli Fikriawan atau yang akrab disapa Awan, secara langsung menegur oknum aparat yang diduga melakukan tindakan represif terhadap seorang penonton. Kejadian ini terekam dalam video yang viral di […]

  • Larangan Seremonial Mewah: Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Hidup Sederhana

    Larangan Seremonial Mewah: Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Hidup Sederhana

    • visibility 85
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan jajarannya untuk menunda semua kegiatan seremonial yang dianggap menghabiskan anggaran dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Perintah ini dikeluarkan untuk menjaga perasaan dan kepercayaan publik di tengah program efisiensi yang digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Tito, menggelar acara seremonial yang hanya bersifat […]

  • Ratu Dewa Perjuangkan Bantuan Perumahan, 1.500 Rumah Tak Layak Huni Segera Diperbaiki

    Ratu Dewa Perjuangkan Bantuan Perumahan, 1.500 Rumah Tak Layak Huni Segera Diperbaiki

    • visibility 58
    • 0Komentar

    Palembang – Sebanyak 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Palembang dipastikan akan menerima bantuan perbaikan, terdiri dari 1.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta 500 unit bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Kepastian ini diperoleh setelah Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan […]

  • Kejari Pagar Alam Usut Dugaan Korupsi Proyek Bahu Jalan di Bumi Agung

    Kejari Pagar Alam Usut Dugaan Korupsi Proyek Bahu Jalan di Bumi Agung

    • visibility 92
    • 0Komentar

    Pemeriksaan kasus dugaan korupsi peningkatan bahu jalan Sereiung di Pagaralam menunjukkan perkembangan signifikan. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pagaralam digeledah oleh kejaksaan pada Jumat, 15 Agustus 2025. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan kasus korupsi senilai Rp1,4 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa kejaksaan sudah memiliki calon tersangka atau bahkan tersangka dalam kasus tersebut. […]

  • Ribuan Warga Malaysia Pindah Kewarganegaraan Jadi Warga Singapura

    Ribuan Warga Malaysia Pindah Kewarganegaraan Jadi Warga Singapura

    • visibility 80
    • 0Komentar

    KUALA LUMPUR – Kementerian Dalam Negeri Malaysia melaporkan bahwa sebanyak 6.060 warga Malaysia telah melepaskan kewarganegaraan mereka untuk menjadi warga negara Singapura hingga 30 Juni 2025. Angka ini mencerminkan tren yang terus berlanjut di mana warga Malaysia memilih untuk pindah ke negara tetangga tersebut. Data dari kementerian menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah warga Malaysia […]

  • AS Cabut 6.000 Visa Pelajar, Sebut Alasan Pelanggaran Hukum hingga Dukungan Terorisme

    AS Cabut 6.000 Visa Pelajar, Sebut Alasan Pelanggaran Hukum hingga Dukungan Terorisme

    • visibility 109
    • 0Komentar

    Palembanglipp.com- Pemerintahan Trump secara resmi mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar internasional sepanjang tahun ini. Pencabutan ini dilakukan terhadap pelajar yang dinyatakan melanggar hukum Amerika Serikat atau melebihi batas masa tinggal mereka. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa sebagian besar pelanggaran yang dilakukan meliputi tindak kriminal seperti penyerangan, mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI), dan perampokan. […]

expand_less
Skip to toolbar