Breaking News
light_mode
Trending Tags

Ratu Dewa Perjuangkan Bantuan Perumahan, 1.500 Rumah Tak Layak Huni Segera Diperbaiki

  • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
  • visibility 132
  • comment 0 komentar

Palembang – Sebanyak 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Palembang dipastikan akan menerima bantuan perbaikan, terdiri dari 1.000 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta 500 unit bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Kepastian ini diperoleh setelah Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, membahas percepatan peningkatan kualitas perumahan rakyat di Palembang.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa negara benar-benar hadir untuk masyarakat Palembang yang membutuhkan hunian layak,” ujar Maruarar, Jumat (14/11/2025).

Ia menambahkan bahwa 1.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dialokasikan khusus untuk Palembang tahun depan merupakan bentuk intervensi nyata pemerintah.

“Ini bukan sekadar program, tetapi kewajiban negara agar warga dapat tinggal dalam kondisi yang aman dan sehat,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ratu Dewa menyambut baik dukungan pemerintah pusat dan lembaga sosial tersebut. Ia menegaskan bahwa kebutuhan perbaikan rumah masih cukup besar.

“Saat ini terdapat 3.067 RTLH yang tersebar di 18 kecamatan. Dukungan dari pemerintah pusat dan Tzu Chi sangat membantu percepatan penanganan hunian tidak layak di Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang berkomitmen menjadikan program perumahan sebagai salah satu prioritas utama.

“Bagi kami, rumah bukan hanya bangunan, tetapi fondasi kehidupan. Jika rumah warga layak, maka kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mereka juga akan lebih baik,” tegasnya.

Ratu Dewa menambahkan bahwa program perbaikan RTLH selaras dengan visinya untuk mewujudian Palembang Berdaya dan Palembang Sejahtera yang berkelanjutan melalui program palembang peduli.

“Kami ingin memastikan setiap keluarga di Palembang merasakan kehadiran pemerintah,” katanya.

Pemerintah kota telah menyusun data kawasan prioritas usulan BSPS, meliputi Kecamatan Gandus 376 unit, Seberang Ulu I 331 unit dan Seberang Ulu II 248 unit dengan total 955 unit prioritas.

“Kami terus bekerja untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi secara merata. Perbaikan rumah ini adalah salah satu pintu menuju Palembang yang lebih baik untuk semua,” ujar Wali Kota.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan mitra sosial, Palembang menargetkan percepatan peningkatan kualitas hunian sebagai upaya mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Penulis: Palembanglipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • OJK Percepat Reformasi Pasar Modal Untuk Perkuat Likuiditas dan Kepercayaan Investor

    OJK Percepat Reformasi Pasar Modal Untuk Perkuat Likuiditas dan Kepercayaan Investor

    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi. “OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan […]

  • Update Identifikasi Korban Bus ALS: 14 Jenazah Teridentifikasi, Tim DVI Masih Terus Bekerja

    Update Identifikasi Korban Bus ALS: 14 Jenazah Teridentifikasi, Tim DVI Masih Terus Bekerja

    • visibility 37
    • 0Komentar

    Palembang — Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers terkait perkembangan proses identifikasi korban kecelakaan maut Bus ALS di jalur Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan musibah nasional yang menjadi perhatian luas masyarakat. Konferensi pers yang berlangsung di Mapolda Sumsel, Palembang, pada Jumat, 15 Mei 2026, memaparkan […]

  • 430 Kasus Curanmor Diungkap, Polda Sumsel Kembalikan 497 Kendaraan kepada Pemilik Sah

    430 Kasus Curanmor Diungkap, Polda Sumsel Kembalikan 497 Kendaraan kepada Pemilik Sah

    • visibility 58
    • 0Komentar

    Palembang — Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan komitmen nyata dalam pemulihan hak masyarakat melalui penyerahan barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana kejahatan 3C kepada para korban yang berhak. Kapolda Sumsel Sandi Nugroho memimpin langsung kegiatan penyerahan 497 unit kendaraan bermotor pada Rabu (8/4/2026) pukul 14.00 WIB di Lapangan Parkir Gedung Presisi Polda Sumsel, Palembang. […]

  • PLN UID S2JB Kirim Tim Teknik untuk Percepatan Pemulihan Listrik Korban Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

    PLN UID S2JB Kirim Tim Teknik untuk Percepatan Pemulihan Listrik Korban Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

    • visibility 118
    • 0Komentar

    Palembang — Derasnya hujan yang mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November meninggalkan dampak berat bagi ribuan warga. Banjir dan tanah longsor merusak permukiman, memutus akses jalan, serta melumpuhkan sejumlah infrastruktur kelistrikan. Dalam situasi penuh keprihatinan ini, PLN UID S2JB bergerak cepat untuk membantu pemulihan kelistrikan pasca bencana, memastikan masyarakat tidak terlalu […]

  • KPK Menduga Ada Permainan Dalam Alokasi Kuota Haji, Begini Modusnya

    KPK Menduga Ada Permainan Dalam Alokasi Kuota Haji, Begini Modusnya

    • visibility 191
    • 0Komentar

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan modus korupsi dalam kasus kuota haji khusus tahun 2023-2024 di Kementerian Agama. KPK menduga ada permainan dalam alokasi kuota haji. Salah satu modusnya adalah dengan memberikan waktu pelunasan yang sangat singkat, hanya 5 hari kerja, bagi calon jemaah yang sudah mengantri lama. Waktu yang mepet ini disinyalir sengaja dibuat […]

  • Netanyahu: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    Netanyahu: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    • visibility 224
    • 0Komentar

    MAALE ADUMIM, ISRAEL – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menegaskan penolakannya terhadap berdirinya negara Palestina. Pernyataan kontroversial ini ia sampaikan pada hari Jumat (12/9/2025) di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di Tepi Barat. Melansir dari AFF, Dalam acara penandatanganan proyek perluasan permukiman, Netanyahu mengatakan, “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara […]

expand_less