Terima WTP ke-12 Berturut-turut, Herman Deru Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Palembang – Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, Pemerintah Provinsi Sumsel kembali mengukir prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Sumsel berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), termasuk atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.

Opini tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Dr. Edward Ganda Hasiolan Simanjuntak, S.E., M.Sc., dalam Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/6/2026) pagi.

Edward menjelaskan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan pemeriksaan mandatory yang dilaksanakan BPK setiap tahun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, LKPD harus disampaikan oleh gubernur, bupati, atau wali kota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, BPK wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Menurut Edward, pemeriksaan atas LKPD merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini tersebut didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPD tidak hanya bertujuan menghasilkan opini, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, BPK memberikan rekomendasi sebagai arahan, saran, dan masukan konstruktif guna memperbaiki serta meningkatkan sistem, proses, dan tata kelola keuangan daerah. Langkah tersebut bertujuan mengatasi berbagai permasalahan yang teridentifikasi dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah pada masa mendatang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025,” ujar Edward.

Ia menambahkan, pencapaian tersebut menandai keberhasilan Pemprov Sumsel dalam mempertahankan Opini WTP selama 12 kali berturut-turut.

“Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut,” katanya.

Menurut Edward, prestasi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Dalam kesempatan itu, BPK juga meminta Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan prioritas terhadap rekomendasi yang masih memerlukan penyelesaian.

Di akhir sambutannya, Edward kembali menegaskan pentingnya penggunaan APBN dan APBD secara efektif dan efisien. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN maupun APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas hidup.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola mampu memberikan manfaat maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pencapaian opini WTP sebagai salah satu prestasi. Lebih dari itu, pemerintah daerah berkewajiban membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua pihak harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan setiap dana yang dikelola digunakan dengan cara yang benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru mengaku bersyukur dapat menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.

Sebagaimana diketahui, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh tim pemeriksa yang telah berupaya menyelesaikan pemeriksaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,” ujar Herman Deru.

Ia mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut dapat segera digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Menurut Herman Deru, pemeriksaan yang telah dilaksanakan memang bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan rasa syukurnya atas diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Bahkan, capaian tersebut berhasil dipertahankan selama 12 kali berturut-turut.

Menurutnya, Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumsel yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan.

Dengan telah diterimanya laporan hasil pemeriksaan tersebut, Herman Deru meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara baik, tepat, dan tuntas sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Herman Deru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel menyadari sepenuhnya pemeriksaan yang dilakukan BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung pencapaian program-program strategis Pemerintah Provinsi Sumsel.

Karena itu, Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M., para pimpinan dan anggota DPRD Sumsel, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Dr. Drs. Edward Candra, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.