Breaking News
light_mode
Trending Tags

Terungkap, Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Tembus Rp65,5 Juta per Bulan

  • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
  • visibility 231
  • comment 0 komentar

Jakarta – Publik kini bisa mengetahui secara rinci berapa besaran penghasilan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebagai wujud transparansi, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merilis dokumen resmi yang merinci gaji dan tunjangan para legislator.

“Ini adalah bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat. Data ini kami bagikan agar publik bisa mengetahuinya secara gamblang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat malam (5/9/2025).

Menurut dokumen tersebut, total penghasilan yang dibawa pulang (take home pay) seorang anggota DPR mencapai Rp65.595.730 setiap bulannya setelah dipotong pajak.

Rincian Gaji dan Tunjangan Bulanan:

Penghasilan tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu gaji pokok dan tunjangan, serta tunjangan konstitusional.

Gaji Pokok dan Tunjangan: Totalnya mencapai Rp16,7 juta, yang meliputi:

Gaji Pokok: Rp4,2 juta.

Tunjangan Jabatan: Rp9,7 juta.

Tunjangan Melekat: Termasuk tunjangan istri/suami (Rp420 ribu), tunjangan anak (Rp168 ribu), dan uang sidang (Rp2 juta).

Tunjangan Konstitusional: Komponen ini memiliki nilai lebih besar, mencapai Rp57,4 juta, dengan rincian:

Biaya Komunikasi dengan Masyarakat: Rp20,03 juta.

Tunjangan Kehormatan: Rp7,18 juta.

Honorarium Pelaksanaan Fungsi: Rp25,38 juta, yang mencakup honor untuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan demikian, total penghasilan kotor (bruto) yang diterima anggota DPR per bulan mencapai sekitar Rp74,21 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) sebesar 15 persen, atau sekitar Rp8,6 juta, penghasilan bersih yang diterima adalah Rp65,59 juta.

Pensiun Legislator:

Selain gaji bulanan, dokumen juga menjelaskan tentang skema pensiun bagi para legislator, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Besaran uang pensiun berkisar antara 6 persen hingga 75 persen dari dasar pensiun, tergantung masa jabatan.

Masa Jabatan 2 Periode: Sekitar Rp3,63 juta per bulan.

Masa Jabatan 1 Periode: Sekitar Rp2,93 juta per bulan.

Masa Jabatan Singkat (1-6 bulan): Rp401 ribu per bulan.

Langkah transparansi ini diharapkan dapat menjawab rasa penasaran masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

  • Penulis: Palembanglipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tertipu Loker Palsu, Remaja Asal Sumsel Terlantar di Padang

    Tertipu Loker Palsu, Remaja Asal Sumsel Terlantar di Padang

    • visibility 211
    • 0Komentar

    PADANG – Seorang remaja asal Muara Enim, Sumatera Selatan, bernama Zaki Fikra Wijaya (19), ditemukan terlantar di Padang, Sumatera Barat. Zaki menjadi korban penipuan berkedok lowongan kerja yang membuatnya nekat pergi ke Padang tanpa bekal cukup. Zaki menceritakan bahwa ia tertarik dengan tawaran pekerjaan fiktif yang ia lihat di media sosial. Tergiur dengan janji-janji manis, […]

  • Pakta Integritas RT/RW: Garda Terdepan Palembang Menuju Kota Sehat, Cerdas, dan Peduli

    Pakta Integritas RT/RW: Garda Terdepan Palembang Menuju Kota Sehat, Cerdas, dan Peduli

    • visibility 142
    • 0Komentar

    Palembang – Suasana Auditorium Muhammadiyah Seberang Ulu II, Selasa (10/2/2026) menjadi saksi penting perjalanan demokrasi lokal Kota Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Aprizal Hasyim memimpin langsung Sosialisasi Wawasan Kebangsaan sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan perjanjian moral yang menegaskan komitmen perangkat pemerintahan paling […]

  • Konsisten Terapkan Budaya K3, PLN UID S2JB Sabet Penghargaan Zero Accident

    Konsisten Terapkan Budaya K3, PLN UID S2JB Sabet Penghargaan Zero Accident

    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta  – Komitmen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) dalam membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kembali membuahkan hasil. Pada Kamis (9/7), PLN UID S2JB menerima penghargaan Zero Accident Semester I Tahun 2026 dari Direktur Distribusi PT PLN (Persero), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya menjaga nihil kecelakaan […]

  • Sukses Wisuda XXI UKMC: Lahirkan Generasi Unggul Berkarakter Kasih dan Pelayanan

    Sukses Wisuda XXI UKMC: Lahirkan Generasi Unggul Berkarakter Kasih dan Pelayanan

    • visibility 213
    • 0Komentar

    Palembang, 15 November 2025 – Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC) dengan bangga menggelar Upacara Wisuda ke-XXI, menandai pelepasan ratusan lulusan terbaik dari empat fakultas utama yang siap mengukir karya di tengah masyarakat. Acara wisuda yang berlangsung khidmat ini merayakan kelulusan mahasiswa dari: 1. Fakultas Bisnis & Akuntansi (FBA) 2. Fakultas Sains & Teknologi (FST) 3. […]

  • Kapolda Sumsel dan SKK Migas Sinergi Percepat Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

    Kapolda Sumsel dan SKK Migas Sinergi Percepat Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

    • visibility 84
    • 0Komentar

    Palembang — Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen dalam mendukung kebijakan strategis nasional di sektor energi melalui sinergi dengan pemangku kepentingan hulu migas. Kapolda Sumsel, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menerima kunjungan kerja perwakilan SKK Migas dalam rangka membahas percepatan tata kelola sumur minyak masyarakat agar masuk dalam sistem legal dan berkelanjutan. Pertemuan […]

  • Yusril: Demokrasi Indonesia Terancam Oligarki, DPR Perlu ‘Dibersihkan’

    Yusril: Demokrasi Indonesia Terancam Oligarki, DPR Perlu ‘Dibersihkan’

    • visibility 212
    • 0Komentar

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggemparkan publik dengan pernyataan tajamnya mengenai kondisi parlemen Indonesia. Dalam wawancara terbarunya di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Yusril menyebut sistem pemilu saat ini membuka pintu lebar bagi politik dinasti dan oligarki untuk menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurutnya, proses seleksi calon legislatif (caleg) […]

expand_less