Breaking News
light_mode
Trending Tags

Terungkap, Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Tembus Rp65,5 Juta per Bulan

  • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
  • visibility 212
  • comment 0 komentar

Jakarta – Publik kini bisa mengetahui secara rinci berapa besaran penghasilan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebagai wujud transparansi, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merilis dokumen resmi yang merinci gaji dan tunjangan para legislator.

“Ini adalah bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat. Data ini kami bagikan agar publik bisa mengetahuinya secara gamblang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat malam (5/9/2025).

Menurut dokumen tersebut, total penghasilan yang dibawa pulang (take home pay) seorang anggota DPR mencapai Rp65.595.730 setiap bulannya setelah dipotong pajak.

Rincian Gaji dan Tunjangan Bulanan:

Penghasilan tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu gaji pokok dan tunjangan, serta tunjangan konstitusional.

Gaji Pokok dan Tunjangan: Totalnya mencapai Rp16,7 juta, yang meliputi:

Gaji Pokok: Rp4,2 juta.

Tunjangan Jabatan: Rp9,7 juta.

Tunjangan Melekat: Termasuk tunjangan istri/suami (Rp420 ribu), tunjangan anak (Rp168 ribu), dan uang sidang (Rp2 juta).

Tunjangan Konstitusional: Komponen ini memiliki nilai lebih besar, mencapai Rp57,4 juta, dengan rincian:

Biaya Komunikasi dengan Masyarakat: Rp20,03 juta.

Tunjangan Kehormatan: Rp7,18 juta.

Honorarium Pelaksanaan Fungsi: Rp25,38 juta, yang mencakup honor untuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan demikian, total penghasilan kotor (bruto) yang diterima anggota DPR per bulan mencapai sekitar Rp74,21 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) sebesar 15 persen, atau sekitar Rp8,6 juta, penghasilan bersih yang diterima adalah Rp65,59 juta.

Pensiun Legislator:

Selain gaji bulanan, dokumen juga menjelaskan tentang skema pensiun bagi para legislator, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Besaran uang pensiun berkisar antara 6 persen hingga 75 persen dari dasar pensiun, tergantung masa jabatan.

Masa Jabatan 2 Periode: Sekitar Rp3,63 juta per bulan.

Masa Jabatan 1 Periode: Sekitar Rp2,93 juta per bulan.

Masa Jabatan Singkat (1-6 bulan): Rp401 ribu per bulan.

Langkah transparansi ini diharapkan dapat menjawab rasa penasaran masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

  • Penulis: Palembanglipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Riset Nasional Polri: Penguatan Anti-Korupsi dan Dukungan MBG Dimulai dari Kewilayahan

    Riset Nasional Polri: Penguatan Anti-Korupsi dan Dukungan MBG Dimulai dari Kewilayahan

    • visibility 83
    • 0Komentar

    Prabumulih – Reformasi kelembagaan Polri memasuki fase berbasis riset nasional. Tim Puslitbang Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumsel untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan serta optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan penelitian digelar di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026), dan menjadi bagian dari arsitektur […]

  • Ajak Jemaah Jaga Kondusivitas, Ust. Sulaiman Pimpin Deklarasi Dukung Polri di Palembang

    Ajak Jemaah Jaga Kondusivitas, Ust. Sulaiman Pimpin Deklarasi Dukung Polri di Palembang

    • visibility 40
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas keamanan di masyarakat terus digaungkan. Salah satunya ditunjukkan oleh Ketua Majelis Al Iman Center Palembang, Ust. Sulaiman, yang mengajak jemaahnya untuk proaktif mendukung tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ajakan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan pengajian rutin yang digelar pada Minggu (28/6/2026) di Majelis […]

  • Polda Sumsel dan Kemenko Polkam RI Perkuat Koordinasi Penanganan Kecelakaan Menonjol di Muratara

    Polda Sumsel dan Kemenko Polkam RI Perkuat Koordinasi Penanganan Kecelakaan Menonjol di Muratara

    • visibility 48
    • 0Komentar

    Palembang –  Polda Sumatera Selatan memperkuat sinergi lintas sektoral bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Monitoring dan Koordinasi Penanganan Kecelakaan Menonjol terkait insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Ruang Vidcon Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang, […]

  • Tingkatkan Stabilitas Kawasan, Indonesia dan Malaysia Perkokoh Kerja Sama Pertahanan

    Tingkatkan Stabilitas Kawasan, Indonesia dan Malaysia Perkokoh Kerja Sama Pertahanan

    • visibility 173
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto, menerima kunjungan Deputy Secretary General (Policy) Ministry of Defence Malaysia, H.E. Mohd Yani bin Daud, pada Jumat (22/8). Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini fokus pada penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara serumpun. Wamenhan Donny Ermawan menyambut baik kehadiran delegasi Malaysia di sela-sela agenda […]

  • Pegadaian Perkuat Hilirisasi Emas Nasional, Dukung Program Asta Cita Pemerintah

    Pegadaian Perkuat Hilirisasi Emas Nasional, Dukung Program Asta Cita Pemerintah

    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta – PT Pegadaian terus menunjukkan kinerja bisnis yang semakin gemilang di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sinergi strategis tersebut berhasil memperkuat tata kelola perusahaan, mempercepat transformasi bisnis, serta mengukuhkan posisi Pegadaian sebagai pelopor ekosistem Bank Emas di Indonesia yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hingga Mei 2026, total kelolaan emas Pegadaian telah mencapai […]

  • Dari ChatGPT ke Kursi PM: Kisah Unik Sushila Karki Pimpin Nepal

    Dari ChatGPT ke Kursi PM: Kisah Unik Sushila Karki Pimpin Nepal

    • visibility 221
    • 0Komentar

    Pada hari Jumat, 12 September 2025, Nepal mencatatkan sejarah baru dengan dilantiknya Sushila Karki sebagai Perdana Menteri interim. Kaki, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal, menjadi perempuan pertama yang memimpin negara itu. Pelantikannya ini merupakan hasil dari kesepakatan antara Presiden Nepal, Ram Chandra Poudel, dan para pemimpin demonstrasi antikorupsi yang telah mengguncang negara […]

expand_less