Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kapolda Sumsel dan BP3MI Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia dari TPPO

  • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
  • visibility 54
  • comment 0 komentar

Palembang — Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen mendukung program prioritas nasional di bidang perlindungan pekerja migran melalui penguatan sinergi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Selatan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya negara memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja migran Indonesia yang selama ini berkontribusi sebagai pahlawan devisa bangsa.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi strategis antara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dengan Kepala BP3MI Sumatera Selatan Waydiansyah beserta jajaran yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa, 2 Juni 2026.

Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pengawasan proses penempatan pekerja migran, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sumatera Selatan.

Dalam forum tersebut, BP3MI Sumatera Selatan memaparkan kondisi terkini penempatan pekerja migran asal Sumatera Selatan, termasuk berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberangkatan nonprosedural hingga potensi eksploitasi oleh jaringan perekrut ilegal. Polda Sumsel menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan kesiapan institusi kepolisian untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat.

Perlindungan pekerja migran menjadi salah satu isu strategis nasional karena berkaitan langsung dengan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya negara dalam memberantas praktik perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pelindungan pekerja migran menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab untuk hadir tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan yang layak.

“Polri tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari negara yang wajib melindungi masyarakat. Pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari berbagai potensi ancaman, termasuk tindak pidana perdagangan orang, penempatan ilegal, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Karena itu, sinergi dengan BP3MI menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Sinergi yang dibangun antara Polda Sumsel dan BP3MI diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sejak tahap perekrutan, pemberangkatan, hingga penempatan pekerja migran. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi sarana memperkuat pertukaran informasi dan deteksi dini terhadap berbagai modus kejahatan yang menyasar calon pekerja migran.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan BP3MI, Polda Sumsel akan terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang mencoba memanfaatkan atau mengeksploitasi pekerja migran Indonesia secara ilegal. Negara harus hadir sejak awal untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Audiensi diakhiri dengan penyerahan cendera mata dan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Sumatera Selatan.

Melalui langkah strategis tersebut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, implementasi Polri Presisi, serta penguatan perlindungan warga negara Indonesia dari berbagai bentuk kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Penulis: Lipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berita: Heboh, Kades di Sumsel Nikahi Remaja 17 Tahun Usai Digerebek Warga

    Berita: Heboh, Kades di Sumsel Nikahi Remaja 17 Tahun Usai Digerebek Warga

    • visibility 227
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Seorang kepala desa (Kades) di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menikahi seorang remaja berusia 17 tahun. Pernikahan ini berlangsung setelah keduanya digerebek oleh warga saat sedang berduaan di sebuah rumah. Kejadian bermula ketika warga merasa curiga dengan hubungan antara Kades, yang sudah beristri, dan gadis […]

  • Curhatan Suami Asal Lubuk Linggau, Istri Berubah Setelah Lulus P3K Paruh Waktu, 42 Hari Tak Pulang

    Curhatan Suami Asal Lubuk Linggau, Istri Berubah Setelah Lulus P3K Paruh Waktu, 42 Hari Tak Pulang

    • visibility 171
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS- Tega, itulah kata yang pas bagi seorang istri atas nama Riska Handayani (35) warga Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas (Mura). Pasalnya, Riska diduga meninggalkan suaminya Ahmad Nasution (36) setelah lulus atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu staf Administrasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana […]

  • Lulusan Terbaik AAL, Taruna Keturunan Tionghoa Raih Adhi Makayasa

    Lulusan Terbaik AAL, Taruna Keturunan Tionghoa Raih Adhi Makayasa

    • visibility 196
    • 0Komentar

    Jakarta – Menenda Putra Duta, seorang taruna keturunan Tionghoa, mengukir prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Penghargaan ini diberikan kepada lulusan terbaik dari Akademi Angkatan Laut (AAL), Angkatan ke-70 tahun 2025. Upacara penganugerahan dan penyematan tanda penghargaan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (23/7/2025). Momen bersejarah ini […]

  • Hadapi Cuaca Ekstrem, PLN UP3 Bengkulu Perkuat Keandalan Jaringan Listrik melalui Pemeliharaan Vegetasi

    Hadapi Cuaca Ekstrem, PLN UP3 Bengkulu Perkuat Keandalan Jaringan Listrik melalui Pemeliharaan Vegetasi

    • visibility 55
    • 0Komentar

    Bengkulu – Menghadapi meningkatnya potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi sistem kelistrikan, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) terus memperkuat langkah-langkah preventif guna menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui intensifikasi emeliharaan vegetasi yang melewati jarak aman terhadap jaringan listrik yang dilaksanakan oleh PLN Unit Layanan Pelanggan […]

  • Kasus Korupsi PMI Palembang, Saksi Beberkan Kredit Mobil Hilux Milik Terdakwa

    Kasus Korupsi PMI Palembang, Saksi Beberkan Kredit Mobil Hilux Milik Terdakwa

    • visibility 233
    • 0Komentar

    Palembang — Sidang perkara dugaan korupsi Pengelolaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang, dengan kerugian negara lebih dari Rp4 miliar, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (25/11/2025). Sidang menghadirkan dua terdakwa, yakni mantan Wakil Wali Kota Palembang sekaligus mantan Ketua PMI Palembang, Fitrianti Agustinda, dan Dedi Sipriyanto. Sidang […]

  • Gaji DPR Kini Rp65 Juta, DPRD DKI Rp139 Juta

    Gaji DPR Kini Rp65 Juta, DPRD DKI Rp139 Juta

    • visibility 196
    • 0Komentar

    DPR RI bergerak cepat menanggapi aspirasi publik dan Tuntutan 17+8 yang disuarakan di media sosial. Dalam keputusan yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, DPR sepakat untuk memotong berbagai tunjangan, termasuk tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan. Pemangkasan ini juga mencakup biaya langganan listrik, telepon, dan transportasi, sehingga gaji total anggota DPR […]

expand_less