Kepala BPKHK: Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumsel Meningkat pada Agustus-Oktober 2025

Palembang, 21 Agustus 2025 – Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPKHK) Wilayah Sumatera, Dr. Ir. H. Abdul Muhari, M.Si., menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengalami peningkatan signifikan pada periode Agustus hingga Oktober 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Palembang, Rabu (20/8/2025).

Menurut Abdul Muhari, puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2025 menjadi pemicu utama meningkatnya potensi karhutla di Sumsel. Berdasarkan data BPKHK, hingga awal Agustus 2025, telah tercatat 152 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 1.416,9 hektare, terutama di wilayah Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir (OKI).

“Agustus hingga Oktober adalah periode kritis karena curah hujan yang rendah dan kondisi lahan gambut yang kering memudahkan api menyebar. Kami mencatat Ogan Ilir sebagai zona merah dengan 64 kejadian, diikuti Musi Banyuasin dan OKI sebagai zona oranye,” ungkap Abdul Muhari.
BPKHK bersama BMKG telah memetakan potensi kemudahan kebakaran melalui Fire Danger Rating System (FDRS), yang menunjukkan dominasi warna merah di wilayah Sumsel, menandakan risiko tinggi kebakaran. Untuk mengantisipasi meluasnya karhutla, upaya pencegahan seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilakukan pada 13-18 Juli dan 29 Juli-2 Agustus 2025, dengan fokus pada pembasahan lahan gambut.

Abdul Muhari menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penanganan karhutla. “Kami bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk patroli ketat, deteksi dini, dan pemadaman cepat. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membakar lahan sembarangan, karena 99% penyebab karhutla berasal dari aktivitas manusia,” tambahnya.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang turut hadir dalam rapat, menyatakan bahwa status siaga darurat karhutla telah diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui penyediaan dana siap pakai sebesar Rp5 miliar dan peralatan pemadaman seperti pompa jinjing, selang, dan alat pelindung diri.

Sementara itu, BMKG memprediksi musim hujan baru akan dimulai pada Oktober 2025, sehingga dua bulan ke depan tetap menjadi periode kritis. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menekankan pentingnya pemanfaatan data iklim untuk pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah daerah. “Patroli ketat dan edukasi masyarakat harus terus digalakkan untuk mencegah karhutla meluas,” ujarnya.

Hingga kini, penanganan karhutla di Sumsel melibatkan operasi darat dan udara, termasuk water bombing dengan helikopter di wilayah rawan seperti OKI dan Banyuasin. Meski sebagian besar titik api telah berhasil dipadamkan, tantangan tetap ada pada lahan gambut yang sulit dijangkau dan rentan terbakar.

Abdul Muhari optimistis bahwa dengan sinergi semua pihak, karhutla di Sumsel dapat terkendali sebelum memasuki puncak musim hujan. “Kuncinya adalah pencegahan dini dan respons cepat. Kami terus memantau dan berupaya meminimalkan dampak karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tutupnya.

Penutup
Pemerintah daerah dan pusat mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan potensi titik api ke pihak berwenang. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan Sumsel dapat terhindar dari krisis asap seperti pada tahun-tahun sebelumnya.