Sorotan terhadap Data Ekonomi BPS: Realitas Lapangan dan Angka Statistik
- calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
- visibility 20
- comment 0 komentar
Komisi X DPR RI kembali menyoroti kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) setelah BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang mencapai 5,12% secara tahunan (year on year).
Angka ini menuai kritik tajam dari anggota DPR, yang merasa data tersebut tidak selaras dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.
Politikus Partai Gerindra, La Tinro La Tunrung, dengan tegas menyatakan bahwa klaim pertumbuhan ekonomi positif tidak mencerminkan kesulitan yang dialami rakyat.
“Bagaimana mungkin ekonomi tumbuh, sementara rakyat masih kesulitan mencari pekerjaan, harga-harga bahan pokok terus melonjak, dan daya beli menurun?” tanya La Tinro dalam rapat kerja bersama BPS.
Kritik tersebut semakin mendalam ketika anggota DPR menyoroti anggaran BPS yang mencapai Rp6 triliun, mempertanyakan efektivitasnya dalam menghasilkan data yang akurat.
Mereka menekankan bahwa kesalahan dalam data statistik bisa berakibat fatal, karena akan menyesatkan perumusan kebijakan nasional.
Menanggapi keraguan tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan tanggapan. Amalia menjelaskan bahwa BPS bekerja secara profesional, berdasarkan data faktual dan metodologi yang sudah teruji, bukan sekadar proyeksi atau narasi politik.
“Tugas kami adalah mengukur dan menyajikan kondisi ekonomi apa adanya, bukan membuat narasi politik,” tegas Amalia, membela akurasi data yang dirilis lembaganya.
Debat antara legislatif dan BPS ini kembali memunculkan perdebatan lama di tengah masyarakat: apakah data makroekonomi benar-benar menggambarkan kondisi riil rakyat?
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, namun di sisi lain, masyarakat menanti bukti nyata dari klaim pertumbuhan ekonomi yang kerap kali tidak mereka rasakan.
- Penulis: Palembanglipp
- Sumber: https://vt.tiktok.com/ZSATtsGWe/
Saat ini belum ada komentar