Harga Beras Meroket, Menteri Pertanian: “Baru Naik Saja Sudah Ribut”
- calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
- visibility 113
- comment 0 komentar
Jakarta – Kenaikan harga beras yang terus berlanjut di sejumlah daerah memicu keresahan di masyarakat. Namun, tanggapan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, justru menuai kritik. Dalam sebuah rapat kerja, Mentan Amran menilai masyarakat terlalu reaktif, bahkan membandingkan harga beras di Indonesia dengan di Jepang.
Kenaikan harga beras ini telah menjadi isu nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa harga beras eceran mengalami inflasi sebesar 11,88% secara tahunan pada Juni 2024. Sementara itu, di tingkat grosir, kenaikannya mencapai 10,87%. Per Agustus 2024, harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 11,19% dibandingkan tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan adanya lonjakan harga yang signifikan di tengah klaim pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah. Menteri Pertanian sendiri mengungkapkan adanya anomali, di mana harga di tingkat penggilingan justru turun, sementara harga di eceran dan grosir terus merangkak naik. Ia menduga ada “middle man” atau perantara yang mempermainkan harga di pasar.
Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Mentan Amran Sulaiman menanggapi keluhan masyarakat dengan pernyataan yang dianggap kontroversial. “Sekarang ini saja baru naik sedikit sudah ribut,” ujarnya.
Ia kemudian melanjutkan dengan membandingkan harga beras di Indonesia dengan Jepang, yang jauh lebih mahal. Pernyataan ini segera ditanggapi oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang mengingatkan bahwa perbandingan tersebut tidak relevan.
“Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, Pak. Income per kapitanya juga sudah lain,” kata Titiek.
Pemerintah melalui Perum Bulog telah menggelontorkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar untuk menekan harga. Mentan Amran mengklaim operasi pasar ini sudah mulai membuahkan hasil dengan turunnya harga beras di 13 provinsi.
Namun, di sisi lain, beberapa pengamat justru menduga ada permainan dari pihak-pihak tertentu di tengah stok cadangan beras nasional yang disebut mencapai 4,2 juta ton. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan.
Pemerintah juga sedang menggodok kebijakan “beras satu harga” yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan melindungi petani. Namun, hingga saat ini, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya mampu meredakan gejolak harga yang membebani masyarakat.
- Penulis: Lipp
Saat ini belum ada komentar