Breaking News
light_mode
Trending Tags

Eko Patrio Resmi Minta Maaf Atas Kontroversi Joget di DPR dan Parodi Sound Horeg yang Menghebohkan Publik

  • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
  • visibility 159
  • comment 0 komentar

Jakarta, 28 Agustus 2025 – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, akhirnya mengeluarkan permohonan maaf resmi terkait dua insiden kontroversial yang mencoreng namanya belakangan ini.

Aksi joget spontan bersama sejumlah anggota DPR selama Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 serta video parodi sound horeg yang viral di media sosial telah memicu reaksi keras dari masyarakat, menyoroti persepsi ketidakpekaan terhadap kondisi sosial yang tengah melanda.

Kontroversi bermula ketika Eko tertangkap kamera berjoget bersama rekan-rekan legislatifnya di tengah penampilan orkestra Universitas Pertahanan yang memainkan lagu daerah populer seperti Sajojo dan Gemu Fa Mi Re. Aksi tersebut, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap hiburan, justru menuai kecaman luas.

Publik, yang tengah dihadapkan pada isu kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, menganggap perilaku Eko tidak pantas dan mencerminkan ketidakpedulian terhadap kesulitan ekonomi rakyat, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat.

Alih-alih meredakan situasi, Eko malah menambah bahan bakar kontroversi dengan mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya (@ekopatriosuper) pada 20 Agustus 2025. Dalam video tersebut, ia berpose sebagai DJ dengan latar musik sound horeg yang sedang tren, ditemani beberapa kader PAN yang ikut bergoyang.

Unggahan itu disertai caption ringan, yang oleh sebagian warganet dianggap sebagai sindiran atau bahkan tantangan terhadap kritik publik.

Akibatnya, hujatan di media sosial membeludak, dengan banyak netizen menyerukan agar Eko lebih bijak dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

Menanggapi tekanan yang kian membesar, Eko akhirnya angkat bicara pada 24 Agustus 2025, saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-27 PAN di Senayan Park, Jakarta.

Dalam klarifikasinya, ia menegaskan bahwa aksi joget di Sidang Tahunan MPR hanyalah reaksi spontan untuk menghibur dan tidak memiliki maksud lain.

Begitu pula dengan video parodi, yang ia katakan dibuat dalam suasana santai saat acara internal pembubaran panitia peringatan 17 Agustus.

“Saya tidak ada niat buruk sama sekali. Kalau ada yang merasa tersinggung atau kurang nyaman, saya minta maaf sebesar-besarnya,” ujar Eko dengan nada penuh penyesalan.

Eko juga mengakui dampak dari peristiwa ini dengan nada bercanda namun penuh makna, menyatakan kekhawatirannya untuk berjoget lagi di masa depan.

“Tadi lihat orang joget, takut joget lagi saya nanti. Kalau viral lagi, tambah runyam,” katanya, mencoba meredakan ketegangan dengan humor khasnya sebagai mantan pelawak.

Sebagai figur publik dengan latar belakang dunia hiburan sebelum terjun ke politik sejak 2009, Eko tampak berupaya menyeimbangkan citra pribadinya dengan tanggung jawab sebagai legislator.

Hingga pagi ini, pukul 07:08 WIB, reaksi publik terhadap permintaan maaf Eko masih terbagi dua. Sebagian netizen, terutama pendukung PAN, mengapresiasi sikapnya yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf.

Namun, banyak pula yang meragukan keseriusan Eko, menilai permintaan maafnya sebagai langkah pragmatis untuk menyelamatkan citra politiknya menjelang agenda legislatif penting. Kritik tajam terus bermunculan di platform X, dengan tagar #EkoPatrioMaaf dan #JogetDPR menjadi trending topic sejak kemarin.

Kontroversi ini menjadi pengingat bagi para wakil rakyat untuk lebih waspada terhadap tindakan mereka di depan publik, terutama di era digital di mana setiap gerak-gerik dapat dengan cepat menjadi viral.

Sementara itu, Eko diharapkan dapat belajar dari insiden ini untuk menjaga sensitivitas terhadap isu-isu sosial yang menjadi perhatian rakyat, seiring DPR bersiap menghadapi pembahasan anggaran 2026 yang diprediksi penuh tantangan.

  • Penulis: Palembanglipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rakyat atau Partai? 4 Mahasiswa Gugat Dominasi Parpol dalam Pecat-Memecat Anggota DPR

    Rakyat atau Partai? 4 Mahasiswa Gugat Dominasi Parpol dalam Pecat-Memecat Anggota DPR

    • visibility 119
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sebuah pertanyaan mendasar tentang kedaulatan rakyat kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tanggal 24 Oktober 2025, empat orang mahasiswa resmi melayangkan gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), menantang hegemoni partai politik yang selama ini memegang kendali penuh atas nasib wakil rakyat di Senayan. Fokus permohonan para mahasiswa ini […]

  • Polisi Tangkap Anak Kandung Pelaku Mutilasi Ibu di Lahat, Kasus Terungkap Kurang dari 24 Jam

    Polisi Tangkap Anak Kandung Pelaku Mutilasi Ibu di Lahat, Kasus Terungkap Kurang dari 24 Jam

    • visibility 26
    • 0Komentar

    Lahat — Jajaran Polda Sumatera Selatan melalui Polres Lahat bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Desa Karang Dalam, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak laporan diterima, petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial AF (23), yang merupakan anak kandung korban, pada Rabu […]

  • Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan Rp50 Juta, Pengganti Rumah Dinas Kalibata

    Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan Rp50 Juta, Pengganti Rumah Dinas Kalibata

    • visibility 155
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa anggota DPR kini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan. Tunjangan ini diberikan sebagai kompensasi atas penghapusan fasilitas rumah dinas yang sebelumnya tersedia di Kompleks Kalibata, Jakarta. Mengutip dari Tribunnews .com, Dasco menjelaskan, penetapan angka tersebut merupakan hasil perhitungan langsung dari Kementerian Keuangan […]

  • OJK Sumsel dan Pemkot Palembang Perkuat Sinergi Percepatan Akses Keuangan: Mengakselerasi Inklusi, Memperkuat Ekonomi Masyarakat Kota Palembang

    OJK Sumsel dan Pemkot Palembang Perkuat Sinergi Percepatan Akses Keuangan: Mengakselerasi Inklusi, Memperkuat Ekonomi Masyarakat Kota Palembang

    • visibility 128
    • 0Komentar

    Palembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan Bersama Pemerintah Kota Palembang melalui forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi TPAKD Kota Palembang Tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2025 bertempat di Ruang Komunal Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan forum strategis bagi Pemerintah dalam memperkuat literasi, inklusi, dan […]

  • 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek BLK Prabumulih Ditahan, Negara Rugi Rp7,2 Miliar

    2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek BLK Prabumulih Ditahan, Negara Rugi Rp7,2 Miliar

    • visibility 131
    • 0Komentar

    Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Prabumulih. Proyek yang berlokasi di Desa Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur ini memiliki pagu anggaran senilai Rp29,8 miliar dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2022. Kedua tersangka yang telah ditetapkan […]

  • Ulang Tahun ke-80, DPR Malah Diminta Bubar

    Ulang Tahun ke-80, DPR Malah Diminta Bubar

    • visibility 292
    • 0Komentar

    Jakarta, 29 Agustus 2025 – Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperingati ulang tahun ke-80 sejak pembentukannya pada 29 Agustus 1945. Namun, momen perayaan ini justru diwarnai oleh gelombang kritik dan seruan pembubaran dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, tagar #BubarkanDPR ramai di media sosial, dipicu oleh kekecewaan publik terhadap […]

expand_less