Breaking News
light_mode
Trending Tags

Terungkap, Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Tembus Rp65,5 Juta per Bulan

  • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
  • visibility 97
  • comment 0 komentar

Jakarta – Publik kini bisa mengetahui secara rinci berapa besaran penghasilan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sebagai wujud transparansi, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, merilis dokumen resmi yang merinci gaji dan tunjangan para legislator.

“Ini adalah bentuk keterbukaan kami kepada masyarakat. Data ini kami bagikan agar publik bisa mengetahuinya secara gamblang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Jumat malam (5/9/2025).

Menurut dokumen tersebut, total penghasilan yang dibawa pulang (take home pay) seorang anggota DPR mencapai Rp65.595.730 setiap bulannya setelah dipotong pajak.

Rincian Gaji dan Tunjangan Bulanan:

Penghasilan tersebut terdiri dari dua komponen utama, yaitu gaji pokok dan tunjangan, serta tunjangan konstitusional.

Gaji Pokok dan Tunjangan: Totalnya mencapai Rp16,7 juta, yang meliputi:

Gaji Pokok: Rp4,2 juta.

Tunjangan Jabatan: Rp9,7 juta.

Tunjangan Melekat: Termasuk tunjangan istri/suami (Rp420 ribu), tunjangan anak (Rp168 ribu), dan uang sidang (Rp2 juta).

Tunjangan Konstitusional: Komponen ini memiliki nilai lebih besar, mencapai Rp57,4 juta, dengan rincian:

Biaya Komunikasi dengan Masyarakat: Rp20,03 juta.

Tunjangan Kehormatan: Rp7,18 juta.

Honorarium Pelaksanaan Fungsi: Rp25,38 juta, yang mencakup honor untuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan demikian, total penghasilan kotor (bruto) yang diterima anggota DPR per bulan mencapai sekitar Rp74,21 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) sebesar 15 persen, atau sekitar Rp8,6 juta, penghasilan bersih yang diterima adalah Rp65,59 juta.

Pensiun Legislator:

Selain gaji bulanan, dokumen juga menjelaskan tentang skema pensiun bagi para legislator, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Besaran uang pensiun berkisar antara 6 persen hingga 75 persen dari dasar pensiun, tergantung masa jabatan.

Masa Jabatan 2 Periode: Sekitar Rp3,63 juta per bulan.

Masa Jabatan 1 Periode: Sekitar Rp2,93 juta per bulan.

Masa Jabatan Singkat (1-6 bulan): Rp401 ribu per bulan.

Langkah transparansi ini diharapkan dapat menjawab rasa penasaran masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

  • Penulis: Palembanglipp

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stabilitas Sektor Keuangan di Wilayah Sumbagsel Terjaga Dalam Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

    Stabilitas Sektor Keuangan di Wilayah Sumbagsel Terjaga Dalam Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

    • visibility 22
    • 0Komentar

    Palembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, ProvinsiLampung, dan Provinsi Bengkulu tahun 2025 masih cukupterjaga dan stabil. Hal tersebut terlihat dari kinerja sektor jasa keuanganSumbagsel, baik dari pertumbuhan sektor […]

  • Di Forum HAPUA Working Group 5 ke-13, PLN Perkuat Transformasi SDM sebagai Fondasi Transisi Energi Berkelanjutan

    Di Forum HAPUA Working Group 5 ke-13, PLN Perkuat Transformasi SDM sebagai Fondasi Transisi Energi Berkelanjutan

    • visibility 66
    • 0Komentar

    Yogyakarta – PT PLN (Persero) menegaskan pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar strategis untuk mewujudkan masa depan energi yang bersih dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda _The 13th Meeting of Heads of_ ASEAN _Power Utilities/Authorities_ (HAPUA) _Working Group_ 5 dengan tema “_Human Capital Mindshift: Aligned People, Strategy, and Growth_”, yang digelar di […]

  • Opini: Pimpinan Tertinggi Turun ke Lapangan, Pencitraan atau Sinyal Sistem Birokrasi yang Macet?

    Opini: Pimpinan Tertinggi Turun ke Lapangan, Pencitraan atau Sinyal Sistem Birokrasi yang Macet?

    • visibility 61
    • 0Komentar

    Fenomena pimpinan tertinggi negara atau daerah yang kerap kali turun langsung ke lapangan (blusukan) selalu memicu perdebatan publik: apakah ini murni pencitraan untuk mendulang popularitas, atau justru indikasi serius bahwa sistem birokrasi dan pelaporan di bawahnya tidak berjalan efektif? Secara realistis, tindakan ini adalah perpaduan dari keduanya, namun dengan bobot yang berbeda tergantung pada intensi […]

  • AS Cabut 6.000 Visa Pelajar, Sebut Alasan Pelanggaran Hukum hingga Dukungan Terorisme

    AS Cabut 6.000 Visa Pelajar, Sebut Alasan Pelanggaran Hukum hingga Dukungan Terorisme

    • visibility 109
    • 0Komentar

    Palembanglipp.com- Pemerintahan Trump secara resmi mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar internasional sepanjang tahun ini. Pencabutan ini dilakukan terhadap pelajar yang dinyatakan melanggar hukum Amerika Serikat atau melebihi batas masa tinggal mereka. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa sebagian besar pelanggaran yang dilakukan meliputi tindak kriminal seperti penyerangan, mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI), dan perampokan. […]

  • Kunjungan Strategis Wagub Cik Ujang ke Jakarta: Akselerasi Koperasi Desa di Sumatera Selatan

    Kunjungan Strategis Wagub Cik Ujang ke Jakarta: Akselerasi Koperasi Desa di Sumatera Selatan

    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, melakukan kunjungan kerja penting ke Kantor Kementerian Koperasi Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat, 22 Agustus 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya percepatan pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Kedatangan Wagub Cik Ujang […]

  • Perbaiki Jalan Rusak, Dinas PUPR Palembang Lakukan Patching Aspal di Jalan HBR Motik

    Perbaiki Jalan Rusak, Dinas PUPR Palembang Lakukan Patching Aspal di Jalan HBR Motik

    • visibility 85
    • 0Komentar

    Palembang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang melakukan perbaikan jalan di Jalan HBR Motik, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Perbaikan ini dilakukan melalui program pemeliharaan rutin Bidang Bina Marga dengan metode patching aspal. Pekerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperbaiki kerusakan, dan memastikan keselamatan serta kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Dengan […]

expand_less
Skip to toolbar